Anggaran Rp19 Triliun Setahun, BPJS Kesehatan Bisa Kewalahan

JAMINAN Kesehatan Nasional (JKN) memudahkan masyarakat yang menjadi pesertanya dalam memeroleh akses kesehatan. Oleh karena manfaat yang begitu besar, semakin banyak masyarakat mulai mendaftar menjadi peserta JKN, dengan memunculkan kekhawatiran.
 
Menurut Dewan Penyantun RS Awal Bros, Prof. Dr. Yos E. Susanto, Ph.D, subsidi pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hanya sekira Rp19 triliun setahun, sehingga kemungkinan tidak cukup untuk seluruh penduduk Indonesia. Terlebih lagi, tambahnya, bila JKN sudah maju dan semakin bertambah orang yang mendaftar. Dia khawatir BPJS Kesehatan bisa kewalahan.
 
Misalnya, pada kasus-kasus pada pasien hemodialisa atau cuci darah. Prof Yos mengatakan bahwa biasanya untuk sekali cuci darah biayanya cukup mahal, yakni sekira Rp1 juta. Tetapi, dengan JKN, pasien cuci darah cukup membayar iuran bulanan sekira Rp25 ribu.
 
?Oleh karena itu, semuanya pasti ikut BPJS, karena pada asuransi biasa kalau sudah pernah cuci darah itu tidak bisa ikut, mungkin khawatir rugi. Tetapi, kalau di JKN, bila seseorang sudah cuci darah, mereka masih bisa ikut JKN, itu manfaatnya. Kalau misalnya semua orang dengan hemodialisa ikut JKN, maka BPJS bisa kewalahan,? ucapnya saat berkunjung ke redaksi Okezone di Gedung HighEnd, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini. (Baca: Presiden Harus Pilih Menkes Bukan karena Kepentingan Politik)
 
Seharusnya, menurut Prof Yos, anggaran untuk program JKN minimal tiga kali lipat dari sekarang. Masalah tersebut bisa diatasi dengan subsidi dari Bahan Bakar Minyak (BBM).
 
?Sekarang saja subsidi BBM sekira Rp300 sampai Rp400 triliun setahun, sedangkan untuk JKN hanya sekira Rp19 triliun. Kalau subsidi BBM bisa kita pangkas sekira Rp50-Rp60 triliun untuk program JKN, itu sudah tiga kali lipatnya anggaran yang sekarang kan?,? simpulnya.
(fik)

»

Posted in: