Kasus Gizi Buruk di Aceh Masih Tinggi

BALITA gizi buruk masih menjadi masalah serius di Provinsi Aceh. Uang ratusan milyar yang dialokasi tiap tahun untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dinilai belum mampu mengatasi persoalan gizi buruk yang dialami anak-anak Aceh.

Baru-baru ini, Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya merilis ada 42 balita dengan gizi buruk di kabupaten tersebut. Temuan ini menambah deretan panjang kasus gizi buruk yang masih menimpa anak-anak Aceh di berbagai kabupaten/kota.

Yayasan Anak Bangsa (YAB) Aceh mencatat beberapa anak bergizi buruk yang meninggal dunia dalam enam bulan terakhir. Salah satu diantaranya Arif Maulana asal Tanjung Baru, Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara (Agara). Bayi berusia sembilan bulan itu meninggal dunia di RSUD Sahuddin Kutacane, akibat gizi buruk.

Selanjutnya, dua balita masing-masing Hermansyah asal Dayah Tumanah, Kecamatan Trienggadeng dan Nilawati asal Gampong Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie jaya juga meninggal dengan kasus sama pada Desember 2012.

?Di Simeulue, sejak Januari hingga November 2012 tercatat 17 balita mengalami gizi buruk. Padahal, pada tahun sebelumnya (2011), hanya 12 balita yang mengalami gizi buruk,? kata Kurnidar, Direktur YAB Aceh, Jumat (8/3/2013).

Berdasarkan data UNICEF tentang kondisi kesehatan anak-anak di Aceh, lanjut dia, angka gizi buruk kronis (stunting) anak-anak di provinsi itu meningkat dari 38,9 persen pada 2011 menjadi 44 persen pada 2012.

?Lebih dari 200 ribu bayi di bawah lima tahun menghadapi masalah gizi buruk ini. Sebagian besar penderitanya sudah sampai tahap mengkhawatirkan,? ujar Kurnidar.

Menurutnya, alokasi dana mencapai ratusan miliar sejak diluncurkannya program pengobatan gratis JKA dua tahun lalu, ternyata belum mampu menjangkau pemenuhan gizi para balita secara maksimal.

?Ini sangat ironis jika dibandingkan dengan melimpahnya dana otonomi khusus untuk Aceh selama ini. Tingginya angka gizi buruk balita di Aceh, dikhawatirkan Aceh akan kehilangan satu generasi di masa mendatang,? tuturnya.

Pemprov bersama pemerintahan kabupaten/kota diminta serius dalam upaya mengatasi persoalan gizi balita, demi menyelamatkan masa depan anak Aceh di masa mendatang. Pemprov harus memastikan instansi terkait mewujudkan pelayanan maksimal kepada warga dan mempermudah akses kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Menteri Kesehatan.

Pemerintah juga diminta  terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkelanjutan termasuk penanggulangan kurang gizi, karena masalah gizi sangat erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan menyangkut aspek pengetahuan serta perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat.

Kurnidar mengajak semua pihak untuk ikut mengawasi anggaran Rp419 miliar yang sudah dialokasikan untuk program JKA 2013, agar penggunaannya tepat sasaran. (ind) (tty)

»

Posted in: