WAKIL Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengakui pelayanan rumah sakit, baik swasta dan pemerintah di Depok baru mencapai 70 persen optimal. Sementara pihaknya terus mendorong agar rumah sakit memberikan pelayanan terbaik, khususnya bagi pasien miskin agar tak ada kasus penolakan karena kamar penuh.
Idris mengatakan, rumah sakit di Depok ke depan harus lebih mengutamakan pelayanan. Idris mengakui memang seluruh pelayanan dan fasilitas rumah sakit di Depok harus dibenahi.
Dia pun mewacanakan akan membuat kamar kelas tiga jauh lebih banyak dibanding kelas VIP.
"RS swasta diarahkan pada bukan RS umum, tapi spesialis tertentu. Kelas ekonomi harus lebih banyak dibanding kelas I, persentasenya 65 persen, 35 persen, sehingga cakupan warga tidak mampu lebih banyak. Perlu waktu perbaiki itu," jelasnya kepada wartawan, Jumat (22/2/2013).
Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran hingga Rp35 miliar untuk menanggung puluhan ribu warga miskin dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Nilai tersebut dianggarkan melalui APBD I sebesar Rp5,5 miliar, APBD II Rp18 miliar, dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Rp11 miliar.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Hardiono mengatakan, anggaran tersebut tahun 2012 yang sudah terserap sebesar Rp29 miliar untuk membiayai warga miskin. Dia mengklaim, pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan agar birokrasi kepengurusan Jamkesda tidak berbelit-belit.
"Anggarannya Rp35 miliar dan tahun 2013 kita sudah dapat dari gubernur Rp5 miliar. Tidak ada yang berbelit-belit, namun memang prosedur harus dipenuhi karena sesuai Perda sebagai payung hukumnya," jelasnya.
(tty)
»
0 comments:
Post a Comment