Menkes Siap Bahas Aborsi Korban Perkosaan dengan IDI

PERBEDAAN pandangan soal Undang-Undang Kesehatan Reproduksi masih menjadi permasalah yang harus diselesaikan, terutama pada poin korban perkosaan. Salah satu stakeholder yang belum sepaham dengan UU Kespro tersebut di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Namun, Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp. A, mengatakan bahwa sudah menghubungi Ketua IDI, Dr Zaenal Abidin, MHKes secara pribadi. Menurut Nafsiah Mboi, dari pembicaraannya melalui telfon tersebut, Ketua IDI sudah memahaminya dan akan bertemu hari Senin 1 September 2014.

"Hari senin kita akan bertemu lagi, jadi secara pribadi saya sudah telfon sendiri langsung kepada ketua PB IDI untuk menjelaskan, dan dia katakan sudah mengerti," ujarnya di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 29 Agustus 2014.

Bahkan, Nafsiah Mboi mengatakan bahwa selain IDI, seluruh stakeholder juga akan turut serta untuk mengetahui bagaimana cara mensosialisasikan UU Kespro ini. Di antara stakeholder tersebut adalah masyarakat, organisasi profesi dan aparat kepolisian.

"Oleh karena ini jelas sudah amanah UU, kita susun bersama semua kemeterian lembaga dan sebagainya, nah sekarang bagaimana kita mensosialisasikan. Tentu berbeda karena sosialisasi tentang hak kesehatan reproduksi memang ada segmennya," jelasnya.

Menurut Nafsiah Mboi, tiap segmen masyarakat tentu mempunyai pandangan yang berbeda terkait sosialisasi UU Kespro ini. Misalnya, pada remaja dan calon ibu tentu berbeda, sehingga menurut Menkes Kementerian Agama juga akan terlibat pada hari senin nanti.

"Hari senin kita akan duduk bersama untuk membahas materi sosialisasinya, karena tidak bisa hanya teknis kesehatan saja, perlu juga dari sudut pandang agama, remaja, kesehatan perempuan, HAM dan lain-lain," tuturnya.

"Oleh karena itu, ayo kita susun materi sosialisasi yang cocok untuk masing-masing segmen masyarakat," tutupnya. (fik)

»

Posted in: