Menkes Minta Dokter PPT Sosialisasikan JKN di Daerah Terpencil

SEJUMLAH 238 dokter umum dan 167 dokter gigi pegawai tidak tetap (PPT) lulusan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat kemarin dilepas oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH untuk bertugas ke daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK). Keberangkatan mereka yang akan dilaksanakan pada 25 Mei 2014 diharapkan dapat mensosialisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah penugasan masing-masing.  
Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) usai acara Pembekalan dan Pelepasan Dokter/Dokter Gigi PTT Periode Mei 2014 di Gedung Kementerian Kesehatan RI. Menkes mengatakan bila para dokter umum dan dokter gigi PPT ini dapat mensosialisasikan JKN, maka selain pelayanan kesehatan masyarakatnya terjamin, Puskesmas juga akan merasakan manfaatnya.
 
?Kalau mereka (dokter umum dan dokter gigi PPT) bisa mengatur supaya seluruh penduduk yang mereka layani jadi peserta JKN, maka selain sudah terjamin pelayanan kesehatan untuk seluruh penduduknya, juga Puskesmas dapat dana kapitasi sesuai jumlah pesertanya,? ucap Menkes di Gedung Kemenkes, Kuningan, Jakarta, Senin, 28 April 2014.
 
?Kalau Puskesmas itu lengkap, ada dokter, dokter gigi, perawat dan bidan, maka dia dapat dana kapitasi sebesar Rp6 ribu per orang. Jadi kalau dia melayani, katakanlah 5 ribu penduduk, maka sudah dapat Rp30 juta per bulan,? tambah Menkes.
 
Dengan kata lain, semua Puskesmas bila penduduknya memang benar terdaftar sebagai peserta JKN, maka Puskesmas akan memeroleh dana kapitasi. Menkes mencontohkan seperti di daerah Papua di mana seluruh penduduknya itu sudah masuk JKN kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka otomatis Puskesmas di Papua tersebut juga dapat dana kapitasi, tetapi harus lengkap, yaitu sudah ada dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan.
 
?Kalau seperti Papua, di mana seluruh penduduknya itu sudah masuk JKN kategori PBI, maka otomatis Puskesmas yang di Papua itu juga dapat dana kapitasi, kalau sudah ada dokter, dokter gigi, perawat dan bidannya. Jadi, orang yang asli Papua di sana itu masuk PBI semua, ada juga yang Askes, Jamsostek, serta peserta mandiri sekitar 39 ribu,? jelas Menkes.
(tty)

»

Posted in: