"Tolak Layani KJS, RS Bakal Rugi Sendiri"

POLEMIK Kartu Jakarta Sehat (KJS) masih menuai kritik. Hal ini merupakan imbas dari rumah sakit yang mengutarakan bahwa klaim asuransi tak sebanding dengan biaya pengeluaran rumah sakit.

Meski kenyataannya demikian, seharusnya pihak terkait bisa lebih bijak menangani hal tersebut. Misalnya saja dengan berdialog untuk menemukan jalan keluar.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sendiri yang organisasi yang membawahi dokter di rumah sakit tak hanya diam. Mereka berupaya menawarkan solusi, yakni dengan mengundang rumah sakit dan dinas kesehatan untuk persoalan klaim asuransi ini agar masalah ini tak berkepanjangan.

"Ya, IDI akan mengundang perwakilan Rumah sakit dan Dinas Kesehatan setempat untuk merumbukan bersama jalan keluarnya. Saya yakin pelan-pelan rumah sakit mengerti kok. Pun kalau mereka tidak menerima, mereka akan rugi sendiri. Karena bila layanan primer ini sudah kuat, impact-nya pasti rumah sakit khususnya swasta kekurangan pasien. Makanya dari 16 rumah sakit yang mulanya angkat tangan dengan KJS, mereka balik lagi, mau menerima KJS lagi, "kata Dr. Zaenal Abidin MH.Kes, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia saat ditemui secara eksklusif oleh Okezone di Kantor Pusat Ikatan Dokter Indonesia, Menteng, Jakarta, Pusat, belum lama ini.

Ditambahkannya, hal ini bukan asal ucap belaka. Dr. Zaenal sendiri sudah memerkirakan kondisi itu dimana jumlah rumah sakit di Jakarta ada seratus lebih dan bila layanan primer dikuatkan maka akan berjalan lancar.

Menurutnya sekira 80 persen keluhan segala penyakit akan selesai di puskesmas, klinik dan praktek dokter, sedang untuk rumah sakit mereka hanya dapat sekira 20 persen, dan itu dibagi seratus lebih rumah sakit. Sehingga kesimpulannya, rumah sakit swasta yang terutama menolak KJS bisa tak kebagian pasien.

"Coba bayangkan bila nanti layanan primer sudah kuat, dan hanya 20 persen ke rumah sakit, dan itu pun harus dibagi seratus lebih rumah sakit? Jangan-jangan nanti ada rumah sakit yang tidak kebagian pasien. Makanya inilah pentingnya berdialog, agar rumah sakit bisa ikut dan mendapatkan pasien. Kalau dari awal tidak ikut, nanti malah tidak ikut beneran, dan rumah sakit tidak ada pasiennya. Apalagi kalau nanti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) jalan, dimana pasien pergi ke rumah sakit harus berdasarkan rujukan puskesmas, praktek dokter atau layanan primer yang terintegrasi KJS. Rumah sakit yang menolak KJS sekarang bisa tidak dapat rujukan nantinya, atau rumah sakit bisa kekurangan pasien," tandasnya. (ind) (tty)

»

Posted in: